Kalapas Perempuan Tenggarong hadiri kegiatan Entry Meeting Riksa Interim BPK RI di Kanwil Kemnkumham Kaltim, 

Kalapas Perempuan Tenggarong hadiri kegiatan Entry Meeting Riksa Interim BPK RI di Kanwil Kemnkumham Kaltim,

Baca juga: Presiden: Pemerintah Cabut 2078 Izin Perusahaan Tambang Minerba

Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur menjadi tuan rumah kegiatan Entry Meeting Riksa Interim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Acara ini dilaksanakan sebagai bagian dari proses pemeriksaan keuangan pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Khususnya di Lingkungan UPT Kanwil Kemenkumham Kaltim

Baca juga: 500 Warga Tigaraja Parapat Dapat Bantuan Sembako Dari Presiden Republik Indonesia

Entry Meeting Riksa Interim BPK RI adalah salah satu tahapan penting dalam siklus pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan prosedur pemeriksaan kepada pihak terkait dan memastikan bahwa semua pihak memahami ekspektasi serta tanggung jawab masing-masing.

Kegiatan dihadiri oleh (………..), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur, Kepala Divisi dan Kepala UPT wilayah Samarinda Tenggarong

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Menag, Ketua DPD RI Minta Pemerintah Hentikan Masuknya Imigran Tiongkok

Pada pertemuan ini, tim pemeriksa BPK menyampaikan panduan umum mengenai prosedur pemeriksaan interim.

Entry Meeting Riksa Interim BPK RI di Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur berjalan dengan lancar dan sukses. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan keuangan dan memperkuat kerjasama antara BPK dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam menjaga integritas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara.

Baca juga: Ketua BPAN LAI Kalteng, Hellinawaty Diberhentikan Dari Divisi Penelitian

Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan seluruh pihak terkait dapat bekerja lebih efektif dan efisien dalam mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang baik dan transparan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.